Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan dukungannya terhadap usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usulan tersebut mendorong partai politik untuk melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan ini disampaikan Hasto usai menghadiri acara peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurutnya, pelaporan tersebut memiliki nilai penting untuk menciptakan transparansi dan sekaligus memperkuat fungsi kaderisasi di dalam tubuh partai.

Pendidikan Politik sebagai Fungsi Strategis

Hasto menjelaskan bahwa pendidikan politik bukan sekadar fungsi administratif, melainkan fungsi strategis partai yang fundamental dalam menyiapkan calon-calon pemimpin nasional. Ia bahkan menyebutkan bahwa disertasinya pernah mengangkat pentingnya pendidikan politik dan kaderisasi sebagai bagian dari pelembagaan partai yang strategis.

“Usulan dari KPK itu perlu dijabarkan lebih konkret karena pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai,” ujar Hasto. “Ini adalah tanggung jawab partai dalam melakukan rekrutmen dan mempersiapkan calon pemimpin di berbagai aspek kehidupan strategis bangsa.”

Memperkuat Akuntabilitas dan Sistem Kaderisasi

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa mekanisme pelaporan akan memperkuat akuntabilitas partai politik dalam menggunakan dana publik. Langkah ini juga dipandang dapat memastikan bahwa proses kaderisasi berjalan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dukungan ini menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi partai secara transparan, sekaligus merespons positif upaya institusi antikorupsi dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan bertanggung jawab.