Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia membutuhkan tiga langkah intervensi utama untuk memperkuat reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam acara Diskusi Publik bertema “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa ketiga intervensi tersebut meliputi edukasi dan pemberdayaan masyarakat, penguatan ekosistem sehat, serta deteksi dini dan intervensi primer.
Ia menekankan bahwa reformasi JKN tidak akan berjalan optimal tanpa upaya besar untuk menurunkan jumlah masyarakat yang jatuh sakit. “Kita perlu gerakan masif untuk mengurangi angka kesakitan, karena tanpa itu reformasi sistem tidak akan cukup,” ujarnya.
Pratikno juga mengingatkan bahwa setelah satu dekade berjalan, program JKN telah mencakup 98 persen dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia. Capaian ini disebutnya sebagai salah satu pencapaian tercepat dalam mewujudkan universal healthcare di tingkat global. Namun, menurutnya, kesuksesan tersebut juga diikuti tantangan besar yang perlu diantisipasi.
Beberapa persoalan yang berpotensi membebani sistem JKN antara lain ancaman defisit keuangan akibat meningkatnya penyakit tidak menular, rendahnya kepatuhan pembayaran dari peserta sektor informal, ketimpangan fasilitas kesehatan antara kota dan desa, serta berbagai kendala dalam mekanisme pembayaran layanan kesehatan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa penyakit tidak menular kini menjadi penyebab lebih dari 52 persen kematian di Indonesia dan menjadi sumber terbesar peningkatan klaim BPJS Kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menggiatkan program cek kesehatan gratis (CKG) serta membangun rumah sakit di sejumlah daerah.
Meski begitu, Pratikno mengingatkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya juga berpotensi menaikkan jumlah klaim JKN dalam waktu dekat. “Hal ini perlu diantisipasi BPJS Kesehatan agar sistem tetap stabil,” tambahnya.
Terkait tiga intervensi Kemenko PMK, ia menjelaskan bahwa pendekatan ini dirancang untuk menggeser paradigma kesehatan masyarakat dari yang bersifat kuratif menjadi lebih preventif. Tujuannya jelas: memastikan masyarakat yang sehat tetap sehat.
Pada pilar edukasi, pemerintah mendorong integrasi kurikulum sekolah sehat ke dalam sistem pendidikan nasional, memberikan pembinaan kesehatan bagi calon pengantin dan keluarga, serta memperkuat peran kader kesehatan sebagai penggerak edukasi di lingkungan masyarakat.
Pilar kedua adalah penguatan ekosistem sehat. Salah satunya melalui pengawasan pangan tidak sehat oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, yang didukung instrumen cukai dari Kementerian Keuangan. Pemerintah juga mendorong revitalisasi ruang terbuka hijau, pengadaan fasilitas olahraga komunitas, serta penerapan program kesehatan di lingkungan kerja.
Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada deteksi dini dan intervensi primer, termasuk pelaksanaan CKG yang kini diperluas dengan pemeriksaan kebugaran jasmani secara terintegrasi.
Menurut Pratikno, strategi penguatan internal JKN dan percepatan pencegahan penyakit merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan. “Keduanya harus dijalankan bersamaan, terintegrasi, dan didukung penuh oleh semua pihak,” ujarnya.
Ia berharap, lewat sinkronisasi berbagai upaya tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menjaga keberlanjutan JKN, tetapi juga membangun pondasi kesehatan yang kuat menuju visi Indonesia Emas 2045.
Editor : PTTOGEL
Sumber : youforgottorenewyourhosting.com