youforgottorenewyourhosting — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya konsolidasi atas hasil reformasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade, alih-alih melakukan perubahan struktur kelembagaan negara. Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri sebuah kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, pada Kamis malam, 29 Januari 2026.

Reformasi dan Tantangan Kelembagaan

Haedar mengingatkan bahwa Indonesia telah menjalani era reformasi selama lebih dari 20 tahun dengan segala dinamika dan risikonya. Salah satu hasil signifikan dari gelombang reformasi 1998, menurutnya, adalah penempatan berbagai institusi penting negara secara langsung di bawah otoritas Presiden.

Fokus pada Konsolidasi, Bukan Perubahan Struktur

Menurut pandangan Haedar, upaya untuk kembali mengubah struktur kelembagaan justru berpotensi memunculkan persoalan-persoalan baru yang dapat mengganggu arah dan stabilitas reformasi itu sendiri. Langkah yang lebih tepat dan substantif adalah dengan memfokuskan energi pada konsolidasi dan penguatan reformasi yang telah berjalan.

Solusi Substantif: Reformasi dari Dalam

Muhammadiyah, melalui Haedar Nashir, menyampaikan pandangan bahwa berbagai persoalan yang muncul di dalam institusi-institusi negara—mulai dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga lembaga pemerintahan lainnya—sebaiknya diselesaikan melalui jalan reformasi internal.

“Apabila terdapat masalah di tubuh Polri, TNI, atau komponen negara lain, pendekatan yang lebih baik adalah dengan melakukan perbaikan dan reformasi dari dalam. Cara ini dinilai jauh lebih substantif dan berdampak langsung pada peningkatan integritas dan kinerja institusi,” tegas Haedar.

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berkelanjutan dan mendalam dalam memperkuat tata kelola negara, dengan menitikberatkan pada pembenahan sistemik di dalam setiap lembaga.