youforgottorenewyourhosting — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pemerintah bersama DPR sedang mengintensifkan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Target penyelesaiannya ditetapkan pada bulan Oktober 2026.

“Kita kejar target agar Oktober tahun 2026 sudah ada UU Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Dasco dalam sambutannya pada Rakornas II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jakarta, Kamis (12/2).

Tenggat Waktu dari Mahkamah Konstitusi

Target Oktober 2026 bukanlah tanpa alasan. Tenggat waktu tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada November 2024 lalu. Keputusan MK itu memberikan waktu sekitar dua tahun kepada legislator dan pemerintah untuk menyusun regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Komitmen Menyerap Aspirasi Luas

Dasco menegaskan bahwa sisa waktu menuju Oktober 2026 akan dimanfaatkan secara maksimal oleh DPR untuk melakukan dialog dan konsultasi publik yang seluas-luasnya dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang ketenagakerjaan.

“DPR akan menyerap aspirasi seluas mungkin agar UU Ketenagakerjaan nantinya betul-betul adil, baik bagi pekerja, pengusaha, maupun pemerintah,” jelasnya. Ia menambahkan, sebagai bagian dari pemerintahan saat ini, komitmennya untuk mendengarkan suara pekerja menjadi kunci. “Saya sekarang bukan oposisi lagi, jadi penting bagi saya bersama buruh karena kalau buruh sejahtera, Indonesia akan maju dan sejahtera,” tegas Dasco.

Harapan dari Serikat Pekerja

Sebelumnya, Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat, telah menyampaikan harapannya agar pemerintah dan DPR dapat mempercepat proses penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru. “Tetapi karena ada Prof Dasco di DPR, kami menaruh harapan itu,” kata Jumhur.

Rakornas II dan Rakernas IV KSPSI tersebut dihadiri oleh pimpinan dari 18 konfederasi dan 127 federasi serikat pekerja yang mewakili seluruh Indonesia. Turut hadir dalam acara pembukaan antara lain anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka dan Bob Hasan, Presiden ILO untuk Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN), pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta Presiden International Labour Conference (ILC) Ali Yalcin yang menyampaikan sambutan secara virtual.